Berita Tani

Petani Protes Pembatasan Pembelian BBM

Liputan6.com, Klaten: Ratusan petani di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/5), berunjuk rasa dengan cara turun ke jalan sambil membawa traktor. Para petani Manisrenggo, Klaten ini memprotes larangan membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan jeriken. Akibat larangan itu traktor dan mesin perontok padi para petani tidak bisa dioperasionalkan. Larangan membeli BBM dengan jeriken diberlakukan untuk mencegah penimbunan dan penyelewengan menjelang kenaikan harga BBM.

Keadaan serupa juga dialami nelayan di pantai selatan Bantul, Yogyakarta. Sudah tiga hari perahu nelayan berderet tak melaut. Sedangkan nelayan yang tetap melaut terpaksa membeli bensin eceran dengan harga yang melonjak enam ribu rupiah sampai delapan ribu rupiah per liter.

Di pantai selatan Gorontalo, nelayan terpaksa tak melaut karen sulit memperoleh BBM. Ini terjadi karena SPBU melarang pembelian BBM menggunakan jeriken karena khawatir ditimbun dan diselewengkan menjelang kenaikan harga BBM.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Serikat Petani Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 27 Mei 2008 | 07:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut pemerintah mencabut kebijakan tersebut. Menurut SPI kenaikan BBM semakin mempersulit keadaan petani.

“Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi”, tegas Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Ya’kub, dalam siaran persnya Selasa (27/5).

Menurut catatan SPI bagi petani kecil atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi dan ongkos angkut.

Achmad mencontohkan, sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar sebanyak kurang lebih 18 liter per hektare untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu kurang lebih 18 jam. Ke semua kenaikan itu akan dibebankan kepada petani.

Sehingga, dalam mengatasi krisis energi dan pangan sekarang ini SPI meminta pemerintah segera melaksanakan program pembaruan agraria yang seperti telah di janjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal tahun 2007 lalu. Dengan demikian, menurut Achmad 13 juta keluarga tani miskin bisa bekerja dan menghidupi keluarganya dengan terjamin.

Selain itu SPI juga meminta pemerintah menghentikan perluasan perkebunan non pangan oleh perusahaan dengan orientasi eksport, sebaliknya pemerintah harus mendorong pertanian pangan berbasis keluarga dan orientansi pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional. Dengan demikian, menurut Achmad pemerintah dapat memberikan insentif bagi petani pangan, terutama yang melaksanakan pertanian berkelanjutan.

Hari Jumat lalu (23/5) pemerintah telah menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter atau rata-rata sekitar 28,7 persen. Kenaikan ini, mengalami pertentangan dari segenap lapisan masyarakat. Begitu pula dengan pembagian langsung tunai, yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100 rbu bersifat sementara, hanya untuk memperlambat penderitaan yang semakin-makin saja kepada rakyat,” ujar Achmad.

Mentan Senang Petani Tak Keluhkan Kenaikan BBM

Kapanlagi.com – Menteri Pertanian Anton Apriantono mengaku senang karena petani tidak mengeluh mengenai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Ketika ketemu petani di Banten dan sekarang di Siak, Riau, saya tidak mendengar petani mengeluhkan BBM yang akan naik dan itu menggembirakan karena sebenarnya subsidi BBM memang hanya dinikmati masyarakat menengah ke atas,” kata Mentan, di Kabupaten Siak, Riau, Selasa (20 Mei 2008).

Dia berbicara pada acara kunjungan ke petani sawit plasma binaan PT. Asian Agri dan sekaligus menyaksikan peresmian Masjid Jami “Nurul Ikhlas” dan penyerahan sapi yang juga mendapat bantuan dari Asian Agri dengan total Rp100 juta di Desa Buana Bhakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

Tidak adanya keluhan petani, kata Mentan juga menunjukkan bahwa hanya orang kota, termasuk pengamat dan mahasiswa yang keberatan dengan rencana kenaikan BBM.

Dia mengakui, kenaikan BBM, memang menimbulkan kesulitan kepada sebagian masyarakat antara lain dengan kemungkinan terjadinya kenaikan harga berbagai barang.

Tapi, katanya, pemerintah sudah bisa mengatasi karena belajar dari pengalaman dua kali kenaikan BBM sebelumnya.

“Mudah-mudahan kenaikan harga bisa ditekan. Apalagi pemerintah sudah memberikan solusi antara lain dengan membuat kebijakan Program BLT (bantuan tunai langsung),” katanya.

Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikkan BBM untuk mengurangi beban subsidi BBM yang cukup besar mencapai Rp190 triliun dari APBN yang sebesar Rp700 triliun.

Padahal, kata Mentan menegaskan, subsidi BBM justru dinikmati warga menengah ke atas.

“Lebih baik subsidi BBM yang dananya berasal dari rakyat itu untuk subsidi pupuk yang manfaatnya bisa lebih dinikmati warga kecil,” kata Mentan.

Dalam dialog dengan Mentan, petani plasma memang tidak mempersoalkan atau mempertanyakan rencana kenaikan BBM.

Sugito (54 tahun), misalnya, hanya mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan pupuk non-subsidi yang harga jualnya terus naik.

“Dulu, harga pupuk bisa menjadi acuan untuk satu tahun, sekarang harga bisa berubah tiga kali dalam satu tahun. Tolong pemerintah bisa mengatasinya,” kata Sunarto, juga petani plasma Asian Agri. (*/erl)