Arsip untuk Juni, 2008

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Direktur Jenderal : Dr. Ir. Djoko Said Damarjati, MS
Homepage : http://agribisnis.deptan.go.id/

Visi :
VISI Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian periode 2005-2009 adalah terwujudnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis.
Tangguh dalam pengertian bahwa pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian unggul dalam persaingan, dinamis dalam pembangunan dan tahan menghadapi gejolak ekonomi dan politik.
Berdaya saing memiliki pengertian bahwa pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dilaksanakan dengan berorientasi pada pasar, berbasis pada sumberdaya yang memiliki keunggulan kompetitif, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berkelanjutan memiliki pengertian bahwa pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mampu merespon pasar secara efektif dan efisien, berorientasi jangka panjang, menerapkan teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha agribisnis.

Misi :
Untuk mencapai visi pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tersebut, diemban Misi yang harus dilaksanakan yaitu:

  1. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dalam rangka mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah di tingkat perdesaan;
  2. Menerapkan sistem jaminan mutu secara efektif untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, serta pemasaran hasil pertanian di pasar domestik maupun di pasar internasional;
  3. Meningkatkan promosi produk pertanian dalam rangka peningkatan daya serap pasar domestik dan peningkatan devisa negara dari ekspor hasil pertanian;
  4. Mengembangkan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang menjamin peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha agribisnis,peningkatan kesempatan kerja di perdesaan, peningkatan nilai tambah hasil pertanian secara adil bagi petani dan pelaku usaha.

Tugas Pokok & Fungsi :
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :

  • Sekretariat, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal;
  • Direktorat Penanganan Pasca Panen, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan pasca penen;
  • Direktorat Mutu dan Standardisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, , penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi pertanian;
  • Direktorat Pemasaran Domestik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik;
  • Direktorat Pemasaran Internasional, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran internasional;
  • Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil pertanian.

Komentar bertahan »

Mentan: BBM Naik, Stok Pangan Cukup

YOGYAKARTA (22/5/08)- Menteri Pertanian Anton Apriantono menegaskan bahwa stok pangan menjelang kenaikan harga BBM mencukupi dilihat dari sisi jumlah produksi beras serta harganya yang stabil.

Namun demikian, sebagai upaya antisipasi menjelang dinaikkannya harga BBM pemerintah saat ini, kata Anton, menekankan agar harga pupuk stabil dan tidak naik sementara subsidi benih akan diefektifkan.

Tidak ada masalah kita. Stok pangan cukup dilihat dari sisi produksi dan harga beras maupun pupuk yang tidak naik, kata Anton, usai menjadi pembicara pada Kuliah Umum Perundang-undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan di Fakultas Peternakan UGM, di Yogyakarta, Kamis (22/5/2008).

Dalam kesempatan tadi, Anton mengatakan dengan dinaikkannya harga BBM berarti akan ada tambahan subsidi bagi pengembangan pupuk sehingga Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya dijamin tidak naik. Kenaikan harga pupuk di beberapa wilayah kemarin dalam pandangan Anton adalah hanya pupuk non-subsidi dan di luar jalur distribusi yang resmi.

“Pupuk harganya naik kemarin itu kan pupuk nonsubsidi dan di luar jalur distribusi formal,” tambahnya.

Anton menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga pupuk mengingat harganya yang saat ini sebenarnya sudah relatif mahal. Apalagi jika dihitung dalam harga internasional untuk jenis pupuk urea saja per kilogramnya mencapai Rp4.000. Dan setelah disubsidi akhirnya menjadi Rp1.200/kg.

“Harga pupuk kita itu sudah mahal lho. Misalnya jenis urea saja harga internasional sebelum diberi subsidi mencapai Rp4.000/kg,” imbuh Anton.
Sementara mengenai kendala petani dalam pengisian BBM untuk traktor yang sempat muncul di beberapa daerah lanjut Anton hanya disebabkan ketidaktahuan para petani bahwa BBM untuk traktor bisa dibeli di SPBU namun dengan rekomendasi instansi berwenang. “Kalau itu sih hanya ketidaktahuan petani saja. BBM traktor bisa dibeli kok di SPBU asal dengan rekomendasi instansi setempat,” tuturnya. (Satria Nugraha/Trijaya/mbs)

Komentar bertahan »

Mentan Optimis Indonesia bisa Jadi Pengekspor Beras

Jakarta (Sumber: antonapriyantono.com) –Mentan Apriyantono optimis Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras. Caranya dengan menggenjot produktivitas dan menaikkan index pertanaman. Tampil sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan CIDES Indonesia di Jakarta, Senin (25/2), Mentan menjelaskan bahwa optimisme itu bukan mimpi. Tapi ada dasarnya. Bahkan ada bukti empiriknya.

Melalui program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional), tahun 2007 Indonesia berhasil meningkatkan produksi padi sampai 4,8%. ‘’Ini capaian pertumbuhan terbesar dalam 15 tahun terakhir.’’

Prestasi itu, tambah Mentan, antara lain berkat penggunaan benih unggul. Karena berbagai hal, realisasi penggunaah benih unggul bersubsidi baru mencapai 30-an persen. Namun begitu, hasilnya sangat bermakna meningkatkan produksi padi nasional.

Ke depan, selain meningkatkan produktivitas dengan benih unggul, upaya peningkatan produksi padi nasional masih terbuka ditingkatkan dengan menaikkan index pertanaman. Pasalnya, selama ini index pertanaman padi secaranasional masih sekitar 1,5-1,6 per tahun. Jika bisa ditingkatkan menjadi 2,0 per tahun terbuka menambah produksi lebih dari 13,5 juta ton padi atau setara 9 juta ton beras.

Di depan ratusan peserta seminar, Mentan menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak sekedar masalah kecukupan (ketersediaan pangan), melainkan juga soal keterjangkauan dan menyangkut kesejahteraan petani. Yang ingin kita adalah bahan pangan tersedia cukup memenuhi kebutuhan konsumsi, harga terjangkau, dan yang tak kalah penting petani harus terjamin kesejahteraannya.

Masalah kita sekarang bukan ketersedian. Bahan pangan itu ada tersedia cukup. Tapi, harganya menjadi masalah bagi sebagian kalangan masyarakat. Ini terkait dengan rendahnya daya beli dan tingginya masyarakat miskin.

Untuk menjamin keseimbangan tiga hal itu, mutlak diperlukan instrumen kebijakan yang memadai untuk membei insentif dan proteksi bagi petani. ‘’Di negara mana pun insentif dan proteksi ini masih ada. Jadi merupakan hal yang wajar saja.’’ Apalagi pertanian tak hanya berperan menyediakan pangan, melainkan juga solusi untuk pengentasan kemiskinan dan bahkan solusi pertumbuhan ekonomi nasional.

Akhir tahun 2007, sektor pertanian tercatat sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Triwulan I 2008, menurut BPS, sektor pertanian juga mencapai rekor sebagai sektor dengan indeks tendensi bisnis (ITB) yang tertinggi dibanding sektor lain. ITB pertanian mencapai 128, sementara rata-rata sektor baru 114,5.

Dengan serangkaian program dan kebijakan yang ada, Mentan yakin indikator keberhasilan pembangunan pertanian bisa meningkat lagi. Berbagai insentif yang selama ini diberikan dalam bentuk subsidi pupuk yang terus naik mulai dari Rp 5,8 trilyun (2006), Rp 7,5 trilyun (2007), hingga Rp 20 trilyun (2008); berikutnya subsidi benih unggul untuk padi, jagung dan kedelai; subsidi modal dalam bentuk subsidi bungan, penjaminan dan beberapa skim paket kredit lunak. Sementara proteksi diterapkan misalnya dalam bentuk pembatasan impor komoditas dan penerapan bea masuk.

Mengingat lahan yang terbatas dan jumlah penduduk yang amat besar, kata Mentan, Indonesia sebaga negara agraris tak mungkin seluruhnya memenuhi kebutuhan sendiri. ‘’Kita harus memilih, mana komoditas yang strategis sebagai prioritas.’’ Dalam hal ini, tegas Mentan, pemerintah telah memilih lima komoditas strategis yaitu: padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dalam seminar tersebut, CIDES menawarkan tiga rekomendasi. Pertama, penyediaan lahan yang memadai untuk petani. Kedua, meningkatkan subsidi untuk petani (pangan) yang dinilai jauh lebih sedikit dibanding subsidi untuk BBM. Ketiga, perlunya peningkatan DKP dalam menyelesaikan persoalan ketahanan pangan di Indonesia.

Komentar bertahan »

Indonesia Perlu Mengubah Konsep Pangan

SEMARANG, JUMAT(6/6/08) – Indonesia perlu mengubah konsep pangan yang menyatakan beras sebagai satu-satunya makanan utama. Konsep pangan semacam itu dinilai menjadi sumber terpuruknya nasib petani, dan hilangnya ragam pangan lain yang pernah eksis di Indonesia. Padahal keragaman jenis bahan pangan itu bisa mengindari adanya krisis pangan.

Hal itu disampaikan staf pengajar Fisipol UGM, Susetiawan dalam seminar Jurnal Renai ke-12 bertema, Jerat Krisis Pangan: Perubahan Iklim, Krisis Energi dan Kerusakan Lahan, Jumat (6/6) di Kampoeng Percik, Kota Salatiga.

Menurut dia, dengan konsep yang berlaku, pemerintah menganggap beras akan menciptakan stabilitas politik. Karena itu, pemerintah berupaya menyediakan beras yang cukup dan murah bagi masyarakat. “Konsep itu menjadi dasar legitimasi untuk mengimpor beras, agar stok beras cukup,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mengatur tata niaga beras sedemikian rupa. Menurut dia, impor beras dan sistem tata niaga beras itu merugikan petani karena mereka tidak pernah bisa menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan.

Selain itu, pemerintah terjebak untuk menetapkan standar kemakmuran berdasarkan tingkat konsumsi beras per hari. “Pengembangan jenis makanan lain seperti jagung, sagu dan umbi-umbian terlupakan. Kalau konsep pangan berubah, krisis pangan bisa diatasi karena fokus pemerintah bukan hanya pada beras,” tambahnya.

CEO Garuda Food, Sudhamek AWS mengatakan, ancaman krisis pangan di Indonesia hanya bisa diatasi jika pemerintah mau mengambil peran yang lebih optimal untuk mendorong dan meningkatkan taraf hidup petani. Petani akan bisa meningkatkan produktivitasnya jika penghasilannya dari sektor pertanian mencukupi.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong kerja sama antara petani dengan pengusaha. Selain itu, ketersediaan pupuk, infrastruktur dan ketersediaan lahan juga harus dijamin. “Pemerintah bukan hanya regulator dan fasilitator, tapi juga harus menjadi akselerator,” katanya. (A09)

Komentar bertahan »

Mentan Senang Petani Tak Keluhkan Kenaikan BBM

Mentan Senang Petani Tak Keluhkan Kenaikan BBM

Kapanlagi.com – Menteri Pertanian Anton Apriantono mengaku senang karena petani tidak mengeluh mengenai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Ketika ketemu petani di Banten dan sekarang di Siak, Riau, saya tidak mendengar petani mengeluhkan BBM yang akan naik dan itu menggembirakan karena sebenarnya subsidi BBM memang hanya dinikmati masyarakat menengah ke atas,” kata Mentan, di Kabupaten Siak, Riau, Selasa (20 Mei 2008).

Dia berbicara pada acara kunjungan ke petani sawit plasma binaan PT. Asian Agri dan sekaligus menyaksikan peresmian Masjid Jami “Nurul Ikhlas” dan penyerahan sapi yang juga mendapat bantuan dari Asian Agri dengan total Rp100 juta di Desa Buana Bhakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

Tidak adanya keluhan petani, kata Mentan juga menunjukkan bahwa hanya orang kota, termasuk pengamat dan mahasiswa yang keberatan dengan rencana kenaikan BBM.

Dia mengakui, kenaikan BBM, memang menimbulkan kesulitan kepada sebagian masyarakat antara lain dengan kemungkinan terjadinya kenaikan harga berbagai barang.

Tapi, katanya, pemerintah sudah bisa mengatasi karena belajar dari pengalaman dua kali kenaikan BBM sebelumnya.

“Mudah-mudahan kenaikan harga bisa ditekan. Apalagi pemerintah sudah memberikan solusi antara lain dengan membuat kebijakan Program BLT (bantuan tunai langsung),” katanya.

Komentar bertahan »

Serikat Petani Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM

Serikat Petani Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 27 Mei 2008 | 07:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut pemerintah mencabut kebijakan tersebut. Menurut SPI kenaikan BBM semakin mempersulit keadaan petani.

“Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi”, tegas Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI) Achmad Ya’kub, dalam siaran persnya Selasa (27/5).

Menurut catatan SPI bagi petani kecil atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi dan ongkos angkut.

Achmad mencontohkan, sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar sebanyak kurang lebih 18 liter per hektare untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu kurang lebih 18 jam. Ke semua kenaikan itu akan dibebankan kepada petani.

Sehingga, dalam mengatasi krisis energi dan pangan sekarang ini SPI meminta pemerintah segera melaksanakan program pembaruan agraria yang seperti telah di janjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal tahun 2007 lalu. Dengan demikian, menurut Achmad 13 juta keluarga tani miskin bisa bekerja dan menghidupi keluarganya dengan terjamin.

Selain itu SPI juga meminta pemerintah menghentikan perluasan perkebunan non pangan oleh perusahaan dengan orientasi eksport, sebaliknya pemerintah harus mendorong pertanian pangan berbasis keluarga dan orientansi pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional. Dengan demikian, menurut Achmad pemerintah dapat memberikan insentif bagi petani pangan, terutama yang melaksanakan pertanian berkelanjutan.

Hari Jumat lalu (23/5) pemerintah telah menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000 per liter atau rata-rata sekitar 28,7 persen. Kenaikan ini, mengalami pertentangan dari segenap lapisan masyarakat. Begitu pula dengan pembagian langsung tunai, yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100 rbu bersifat sementara, hanya untuk memperlambat penderitaan yang semakin-makin saja kepada rakyat,” ujar Achmad.

Komentar bertahan »

Petani Protes Pembatasan Pembelian BBM

Liputan6.com, Klaten: Ratusan petani di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/5), berunjuk rasa dengan cara turun ke jalan sambil membawa traktor. Para petani Manisrenggo, Klaten ini memprotes larangan membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan jeriken. Akibat larangan itu traktor dan mesin perontok padi para petani tidak bisa dioperasionalkan. Larangan membeli BBM dengan jeriken diberlakukan untuk mencegah penimbunan dan penyelewengan menjelang kenaikan harga BBM.

Keadaan serupa juga dialami nelayan di pantai selatan Bantul, Yogyakarta. Sudah tiga hari perahu nelayan berderet tak melaut. Sedangkan nelayan yang tetap melaut terpaksa membeli bensin eceran dengan harga yang melonjak enam ribu rupiah sampai delapan ribu rupiah per liter.

Di pantai selatan Gorontalo, nelayan terpaksa tak melaut karen sulit memperoleh BBM. Ini terjadi karena SPBU melarang pembelian BBM menggunakan jeriken karena khawatir ditimbun dan diselewengkan menjelang kenaikan harga BBM.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Komentar bertahan »

Dari Petani Untuk Semua

Situs Berita Tani merupakan suatu upaya kami untuk turut kontribusi menginformasikan seluruh aktivitas petani.  Termasuk didalamnya kami juga akan menampilkan harapan-harapan, komentar terhadap kebijakan pemerintah maupun semua berita yang berkaitan dengan perkembangan pertanian yang lebih baik.  Kami juga memfasilitasi semua pihak – baik petani maupun pihak lain – yang berkeinginan menjual atau membeli produk pertanian melalui pemasaran hasil pertanian on-line, silahkan anda klik www.bisnistani.com untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Semoga situs ini bermanfaat bagi kemajuan petani indonesia.

Kesuksesan Petani adalah Kesuksesan Kita Semua.

HIDUP PETANI INDONESIA

Komentar (1) »